Landasan Hukum Penggunaan SIMRS di Rumah Sakit
Landasan Hukum Penggunaan SIMRS di Rumah Sakit salah satunya adalah Peraturan Nomor 82 Tahun 2013. Peraturan ini adalah dokumen yang memiliki dampak signifikan pada pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) di Indonesia. SIMRS harus dapat diintegrasikan dengan program pemerintah untuk mendukung proses pelayanan kesehatan di rumah sakit, meliputi beberapa hal berikut ini.
- Kecepatan, akurasi, integrasi, peningkatan pelayanan, peningkatan efisiensi, kemudahan pelaporan dalam pelaksanaan operasional.
- Kecepatan mengambil keputusan, akurasi, dan kecepatan identifikasi masalah dan kemudahan dalam penyusunan strategi dalam pelaksanaan manajerial.
- Budaya kerja, transparansi, koordinasi antar unit, pemahaman sistem dan pengurangan biaya administrasi dalam pelaksanaan organisasi.
Pelaksanaan SIMRS secara keseluruhan akan memberikan kemudahan dalam pekerjaan karena pelaksanaan SIMRS secara online. Informasi yang dihasilkan dari pelaksanaan SIMRS dapat dikatakan sangat penting. Oleh karena itu, informasi harus didukung oleh data yang relevan dengan kondisi rumah sakit. Informasi merupakan data yang telah diolah dan dianalisis secara formal dengan cara yang benar dan efektif. Dengan begitu, hasilnya dapat bermanfaat dalam operasional dan manajemen rumah sakit.
Penerapan SIMRS
SIMRS adalah solusi bagi rumah sakit dalam transformasi digital. Dalam Peraturan Nomor 82 Tahun 2013, dinyatakan bahwa setiap rumah sakit wajib menyelenggarakan SIMRS. Namun, masih banyak kendala yang terjadi sehingga banyak rumah sakit yang belum menerapkan SIMRS secara tepat, terutama dikarenakan tidak memiliki pengelolaan IT yang komprehensif.
Pengembangan SIMRS oleh rumah sakit secara internal tentunya membutuhkan waktu dan resource yang cukup banyak. Apalagi biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan SIMRS tidaklah sedikit. Berdasarkan data survei Kementerian Kesehatan tahun 2022, masih ditemukan 304 rumah sakit atau sebesar 22% yang belum memiliki SIMRS sama sekali. Kondisi ini menjadi concern utama pemerintah saat ini.
Baca Juga : Aplikasi SIM Klinik : Solusi Mudah untuk Pengelolaan Klinik Anda
Standar Aplikasi SIMRS
Penyelenggaraan SIMRS tidak boleh dilakukan sembarangan. Pemerintah mengaturnya dalam Peraturan Nomor 82 Tahun 2013. Dalam hal mendukung terwujudnya integrasi data kesehatan saat ini, aplikasi yang diterapkan harus memenuhi standar interoperabilitas, yaitu kemampuan yang terhubung dan berbagi data dengan aplikasi lainnya, antara lain.
- Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN)
- Pelaporan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS)
- Indonesia Case Base Group’s
- Aplikasi lain yang dikembangkan oleh pemerintah
- Sistem informasi manajemen fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
Tantangan Penerapan SIMRS
Ada banyak tantangan yang harus dihadapi untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui penerapan SIMRS. Beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh faskes di Indonesia, antara lain.
- Kesiapan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
Ini menjadi tantangan besar karena keterbatasan infrastruktur TI dalam mengelola data kesehatan yang kompleks. 2. SDM yang Memadai Keterbatasan SDM yang terampil dalam membangun dan mengoperasikan sistem juga menjadi kendala dalam penerapan SIMRS di Indonesia. Masih banyak petugas medis Indonesia yang tidak memiliki banyak pengalaman dalam menggunakan teknologi canggih. 3. Biaya Tantangan lainnya adalah biaya pengadaan, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem SIMRS yang terintegrasi. Sehingga faskes harus menentukan strategi pengadaan yang tepat. Manajemen faskes juga harus dapat memperhitungkan biaya operasional dan pemeliharaan sistem SIMRS. 4. Privasi dan Keamanan Data Kesehatan SIMRS yang terintegrasi memang mampu memberikan kemudahan akses data antar faskes di berbagai daerah. Namun, hal ini juga menciptakan tantangan untuk tetap menjaga privasi dan keamanan data kesehatan pasien. Faskes harus memastikan data terlindungi dan tidak disalahgunakan.